PEMBAHARUAN/REKONSTRUKSI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS WAWASAN NASIONAL DAN GLOBAL

Posted on December 24, 2009

0


PEMBAHARUAN/REKONSTRUKSI

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA

DALAM KONTEKS WAWASAN NASIONAL DAN GLOBAL *)

Oleh :

Barda Nawawi Arief

A. Pengantar

Makalah yang diminta panitia, berjudul “Pendidikan Hukum Pidana Indonesia”. Namun saya modifikasi dengan judul di atas, berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama bertolak dari tujuan seminar ini (sebagaimana dijelaskan dalam TOR) antara lain, perlunya “pembenahan pendidikan hukum pidana menghadapi era global”.

Pembenahan mengandung makna evaluasi, reevaluasi, penataan ulang, pembaharuan, atau reformasi/rekonstruksi. Dalam bidang pendidikan tinggi hukum (PTH), yang dibenahi tentunya tidak hanya masalah yang terkait dengan “pendidikan ilmu hukum pidana” (criminal science education), tetapi juga yang terkait dengan masalah “pengembangan ilmu hukum pidana” (criminal science reform and development). Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam Psl. 2 PP No. 6/1999, yang di dalamnya mengandung dua tujuan, yaitu “tujuan mendidik” (ayat 1a) dan “tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan” (ayat 1b). Dengan demikian tugas PTH tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (“professional law education”), tetapi juga  dituntut  untuk mengemban tugas keilmuan/konseptual akademik/tugas nasional dalam  melakukan “pengembangan/pembaharuan ilmu hukum nasional” (termasuk pembaharuan ilmu hukum pidana nasional).

Pembenahan ilmu hukum pidana yang perlu dikaji, tentunya tidak hanya terkait dengan perkembangan global, tetapi juga terkait dengan konteks nasional, baik dalam konteks BANGKUMNAS maupun khususnya menghadapi masalah pembaharuan hukum pidana nasional. Kedua konteks perkembangan ini (nasional & global) selayaknya dikaji bersama/sekaligus, karena keduanya sangat terkait. Tinjauan/pembenahan secara parsial, akan dirasakan timpang.  Lagi pula, “pembenahan masalah pendidikan/ilmu hukum pidana” merupakan kesempatan yang jarang terjadi dan merupakan “topik langka” dalam sebuah seminar hukum (pidana).

B. Pendidikan/Ilmu Hukum Pidana dan Masalah/Tantangan Nasional & Global

  • Masalah pembangunan hukum nasional (BANGKUMNAS) jelas merupakan masalah dan sekaligus tantangan yang juga harus dihadapi oleh dunia pendidikan hukum pidana.
  • BANGKUMNAS menghadapi dua masalah/tantangan besar, intern dan extern.
  1. Masalah internal yang utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum mantap/belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN). Masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum in concreto (“law enforcement”), tetapi juga masalah penegakan hukum in abstracto (“law making and law reform”). Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan SHPN : tidak hanya masalah pembangunan/pembaharuan substansi hukum pidana (“criminal substance reform”) dan struktur hukum pidana (“criminal structure reform”), tetapi juga masalah budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaharuan ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“criminal science and education reform”).[1]
  2. Masalah eksternal, menghadapi perkembangan globalisasi yang multi kompleks (di bidang Iptek,  ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi, komunikasi, informasi dsb.). Internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/ transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah hitech/cyber crime terus berkembang. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri yang sepatutnya dikaji dalam kebijakan BANGNAS, BANGKUMNAS, dan khususnya kebi-jakan pembaharuan dan pengembangan pendidikan/ilmu hukum pidana nasional. Dari berbagai laporan kongres PBB dan pertemuan internasional sering diungkapkan, bahwa fenomena kejahatan secara global sudah merupakan ancaman yang cukup serius bagi tujuan pembangunan  nasional/ pembangunan bangsa-bangsa di dunia dan merongrong kualitas lingkungan hidup. Bahkan di bidang cyber/hitech crime yang terkait dengan eksploitasi seksual, ada pendapat dari Prof. Donna Hughes, bahwa telah terjadi “a global human rights crisis”[2].
  • Kedua masalah/tantangan besar BANGKUMNAS itu, jelas merupakan salah satu alasan perlunya dilakukan “pembaharuan/rekonstruksi” Pendidikan Hukum Pidana Indonesia (PHPI) dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia (IHPI). Secara singkat  dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan/rekonstruksi PHPI dan pengembangan IHPI  memang sangat diperlukan karena :
  1. merupakan tuntutan/amanat nasional;
  2. merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS;
  3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem Hukum Nasional);
  4. merupakan bagian dari pembangunan SHPN (Sistem Hukum Pidana Nasional)
  5. merupakan respon terhadap perkembangan nasional dan global; dan
  6. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai “ilmu normatif (das Sollen) mengenai masalah faktual (das Sein)”, yang tentunya harus mengalami perubahan apabila kondisi faktual dan ide konsepsional/ide-ide dasarnya berubah (nasional/global);
  7. Untuk mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru Hukum Pidana Indo-nesia” (“Sarjana Hukum Indonesia Era Reformasi dan Era Digital”) atau untuk mempersiapkan “the lawyer of tomorrow” (meminjam istilah Nicholas J Gervassis dari University of Edinburgh sewaktu mengomentari buku Human Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang and Andrew Murray[3]).
  • Pembaharuan/rekonstruksi PHPI dan pengembangan IHPI dapat ditempuh atau direspon melalui kurikulum program pendidikan hukum pidana dan aktivitas/ program “Bagian Hukum” (kelompok dosen HP & Kriminologi di PTH); bahkan dapat melalui berbagai program ASPEHUPIKI (karena pada dasarnya Aspehupiki merupakan kumpulan dari berbagai Bagian HP).

C. Program (Ruang Lingkup) Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Ilmu Hukum Pidana Indonesia

  • Strategi pembaharuan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia, terkait erat dengan “masalah/tantangan yang dihadapi” dan juga dengan “tujuannya”. Berdasarkan uraian di atas, hubungan ketiga variabel itu dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut :

Identifikasi Masalah

Tujuan

PENDIDIKAN HP

Strategi Pendidikan &

Pengembangan IHP

Masalah Internal :

  1. masih rendahnya kualitas penegakan hukum (pidana) – masalah “law enfor-cement”;
  2. belum mantap/belum tuntasnya pembaha-ruan atau pemba-ngunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) – masalah “law reform & development”;
  1. Meningkatkan Kua-litas Penegakan HP (in concreto dan in abstracto)
  2. memenuhi kebutuhan pembaharuan/pemba-ngunan sistem HP Nasional (National CL reform & development)
  1. Meningkatkan/me-ngembangkan Ilmu HP Positif – ilmu ius constitutum; (inklusif Ilmu HP Adat)
  2. Membangun/mengem-bangkan Ilmu HP Nasional (ilmu ttg Kebijakan/Pemba-haruan HP – Penal Policy/ Penal Reform) – ilmu ius constituendum; (inklusif Ilmu HP Adat)
Masalah eksternal :

  1. Globalisasi/transnasio-nalisasi kejahatan, Internasionalisasi hukum (pidana),  dan perkembangan hitech/cyber cri
  • memperluas wawasan global/komparas
  • Mengembangkan Ilmu HP Global/ Internasional/ Perbandingan HP; (inklusif Ilmu HP Adat)
  • Apabila “pendidikan HP” diartikan sebagai “pendidikan/kajian ILMU HP normatif”, maka ruang lingkup/jenis-jenis “Ilmu HP normatif” berkaitan erat dengan jenis-jenis HP yang dikaji (HP sebagai objek kajian). Dengan demikian, maka ruang lingkup dari Ilmu HP (normatif) dapat digambarkan sebagai berikut :

jenis hk. pidana (Objek kajian)

jenis (nama)

ilmu hp normatif

keterangan

  • HP positif (ius consti-tutum)
1. Ilmu HP (positif) Pengertian “normatif” (yg seharusnya) dpt. diartikan :

  • Secara sempit : hanya No. 1 (HP positif) :
  • Secara luas : meliputi No. 1 s/d 4.
  • HP yad. (ius constitu-endum.
2. Politik HP (penal policy)
  • HP Asing (ius comperandum; hk yg menjadi objek kajian perban-dingan)
3.   Perbandingan HP
  • HP Adat (tidak tertulis)
4.   Hk. Pidana Adat
  • Keempat jenis/ruang lingkup Ilmu HP (normatif) seharusnya menjadi objek kajian/ mata kuliah yang dipelajari dalam lembaga PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Namun dalam kenyataannya, hanya Ilmu HP positif (No. 1) yang dijadikan kurikulum utama (wajib untuk semua mahasiswa). Hal ini menunjukkan, bahwa kajian ilmu HP di Indonesia selama ini (termasuk juga program Pascasarjana di luar bidang kajian HP) masih lebih terfokus/berorientasi pada hukum positif (“positive law oriented”) untuk memenuhi “law enfocement”; kurang berorientasi pada kajian pembaharuan/pengembangan hukum (“law reform and development oriented”) yang memerlukan juga “comparative law and global trend oriented”. Jadi tidak berbeda dengan kajian ilmu hukum di zaman Belanda. Hal ini tentunya merupakan salah satu kelemahan/ kekurangan paling strategis dalam kajian Ilmu Hukum (pidana) di Indonesia, karena hanya mengkaji “ilmu norma (hukum positif)” dan “ilmu  untuk menerapkan norma positif”; bukan “ilmu (tentang) nilai/konsep” atau “ilmu untuk  membuat/merancang bangun hukum (pidana) nasional”.

Dilihat dari kebutuhan dan perkembangan saat ini (terutama dalam rangka BANGKUMNAS) ,  kajian/ilmu hukum seyogyanya tidak hanya terfokus pada Ilmu Hukum Positif (ilmu menerapkan hukum), tetapi juga diperlukan ilmu “membuat/memperba-harui hukum”, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu/Hukum Nasio-nal (di bidang hukum pidana berkaitan dengan kajian “penal policy” dan “penal reform”) dan pengembangan kajian Perbandingan Hukum dari berbagai sistem/keluarga hukum (termasuk keluarga hukum tradisional/hukum adat) maupun dari berbagai dokumen internasional/global.

  • Resume :

Dilihat dari kebutuhan dan perkembangan saat ini :

  1. Struktur KURNAS/KURTI ilmu hukum pidana seyogyanya :
    1. tidak hanya “positive law (ius constitutum) oriented”, tetapi juga
    2. law reform and development oriented” dan “comparative law (ius comperandum) and global trend oriented”.
  2. Pembaharuan/rekonstruksi/pengembangan Ilmu HP seyogyanya meliputi :
    1. Pembaharuan/rekonstruksi (pengembangan) Ilmu HP Positif;
    2. Pengembangan Ilmu HP Nasional (Politik/Pembaharuan HP);
    3. Pengembangan Ilmu HP Global/HP Internasional/Perbandingan HP.

D. Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Ilmu Hukum Pidana Indonesia dalam Konteks Wawasan Nasional (BANGKUMNAS/SISKUMNAS)

  • Banyak hal yang terkait dengan masalah “pembenahan pendidikan HP Indonesia”. Tidak hanya “kurikulum”-nya (seperti diuraikan di atas), tetapi juga materi/substansi (silabi)nya, dosen dan metodenya, ilmu/teori dan konstruksi berpikir hukumnya dsb. Terlebih apabila diarahkan atau ditekankan pada makna pendidikan hukum pidana “Indonesia”, bukan pendidikan/kajian (ilmu) HP positif yang sebagian besar masih berorientasi pada ilmu dan HP warisan Belanda.
  • Kalau “hukum pidana” diartikan sebagai “sistem hukum pidana”, berarti pendidikan Hukum Pidana Indonesia (HPI) adalah pendidikan/kajian “Sistem HPI”. Ini berarti pembaharuan/rekonstruksi pendidikan HPI harusnya mencakup rekonstruksi “substansi HPI”, “struktur HPI”, dan “budaya HPI”. Yang dimaksud dengan “budaya hukum” (legal culture) dalam konteks pendidikan HPI, tentunya lebih terfokus pada “criminal science”, khususnya “Ilmu HP Nasional/Indonesia”.
  • Uraian singkat di atas ingin menegaskan, bahwa rekonstruksi pendidikan HPI tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan BANGKUMNAS, khususnya dengan pembangunan Sistem HP Nasional. Kalau pembangunan (reformasi/rekonstruksi) SHN difokus-kan pada masalah “legal substance” dan “legal culture/legal science”, maka ada dua rekonstruksi besar yang dihadapi, yaitu “rekonstruksi SHN (Sistem/substansi Hukum Nasional)” dan “rekonstruksi IHN (Ilmu Hukum Nasional)”. Yang pertama dapat disebut “rekonstruksi substansial”, dan yang kedua “rekonstruksi konseptual/keil-muan/pemikiran hukum”. Keduanya saling terkait erat.
  • Rekonstruksi SHN dan rekonstruksi IHN di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan adanya Konsep RUU KUHP. Ini berarti, pendidikan HPI juga seyogyanya ikut mengkaji dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya Sistem HP Nasional dan Ilmu HP Nasional. Setidak-tidaknya diikuti dan dikaji terus menerus oleh Bagian HP (kelompok dosen HP di FH). Dalam kenyataannya, tidak sedikit dosen yang tergabung dalam Bagian HP tidak memahami perkembangan/pembaharuan  Konsep KUHP (Sistem HP Nasional dan Ilmu HP Nasional) karena ybs. terbenam dalam tugas rutinitasnya, yaitu menjalankan “fungsi mendidik mahasiswa”; sehingga fungsi “mengembangkan Ilmu HP Nasional” agak terabaikan. Apabila Bagian HP (Aspehupiki) dapat mengefektifkan fungsinya sebagai “Pusat Kajian Ilmiah; Pusat Ide/pemikiran konseptual; criminal science reform & development center; Bagian integral dari BANGKUMNAS dan BANGNAS”, tidak mustahil ada Konsep R-KUHP versi Aspehupiki. Bahkan lebih luas lagi, Aspehupiki dapat menawarkan Rekonstruksi Rancang Bangun Sistem HP Nasional yang menyeluruh (substansi/ struktur/budaya/ ilmu HP Nasional).
  • Dari uraian di atas, dapatlah ditegaskan bahwa pembaharuan pendidikan HPI mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum (konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis) dalam konteks BANGNAS/BANGKUMNAS. Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana, dapat dilihat dari beberapa sisi :
  1. dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional;
  2. dari aspek/tahap penegakan hukum in abstracto (tahap “law making”/kebijakan formulasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem HP Nasional; dan
  3. dari aspek/tahap penegakan hukum in concreto (tahap “law enforcement”/kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks BANGNAS/BANGKUMNAS/SISKUMNAS.
  • Dalam ketiga aspek/tahap pembaharuan pemikiran hukum (rekonstruksi konseptual) itu bisa muncul berbagai masalah konseptual yang dapat dikaji terus menerus (berarti menjadi objek kajian Ilmu HP), antara lain :

Ad 1.            Pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional (IHPN)

  1. Apa ide dasar/konsep/asas/landasan konsepsional yang harus dibangun?
  2. Apakah  IHPN dan Pendidikan Hukum (HP) berwawasan sekuler?
  3. Bagaimana membangun IHPN yang berwawasan/berorientasi pada keseimbangan nilai-nilai Pancasila dan keseimbangan tujuan BANGNAS?
  4. Bagaimana membangun IHPN yang berwawasan/berorientasi pada ide-ide dasar (ide pembaharuan) nasional, kearifan lokal, dan global?

Ad 2.            Pembaharuan/pembangunan Sistem HP Nasional (SHPN)

  1. Bagaimana mengimplementasikan Ad 1 di atas dalam SHPN?;
  2. Bagaimana rancang bangun atau “RENSTRA” pembangunan SHPN (national criminal law development planning/policy; design of national criminal law development)?
  3. Bagaimana posisi kebijakan pembangunan SHPN (national penal policy) dalam konteks BANGNAS (social policy/national development policy)?

Ad 3.            Penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS dsb.) dalam konteks BANGNAS/BANGKUMNAS/SISKUMNAS.

Kalau hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem)  dari SISKUMNAS/BANGKUMNAS :

  1. Apakah penegakan HP (terutama KUHP/WvS [4]) terlepas kaitannya dengan rambu-rambu kerangka penegakan hukum nasional (national legal frame-work) atau penerapannya harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/SISKUMNAS)?
  2. Bagaimana konstruksi pemikiran juridis tentang kepastian hukum/asas legalitas dalam konteks SISKUMNAS?
  • Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran juridis yang integral dalam penegakan HP in concreto, patut kiranya mendapat perhatian khusus dari dunia pendidikan hukum, karena  dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan ber-pikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan “kaca mata kuda”. Gejala/kecenderungan ini terlihat misalnya :

–       Ada yang hanya melihat pasal-pasal dalam sub-bab “Ketentuan Pidana”, terlepas dari keseluruhan konteks UU ybs. (yang di dalamnya mengandung jiwa/spirit/ide dasar, asas, dan tujuan); terlepas dari keseluruhan sistem pemidanaan umum/induk yang ada di dalam KUHP; terlepas dari keseluruhan sistem/rambu-rambu penegakan hukum nasional;

–       Ada yang hanya mengartikan kepastian hukum dalam arti sempit/parsial dan sangat formal; tidak mengakui atau mengabaikan kepastian hukum materiel/substantif; tidak mengakui/mengabaikan/melupakan/mengharamkan  asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis.

–       Hanya menguasai norma UU tanpa menguasai ilmunya; seolah-olah memisahkan “hukum” (UU) dengan “ilmu hukum” atau setidak-tidaknya telah terjadi “erosi ke-ilmuan” dalam penegakan hukum; “scientific approach/orientation” tergeser oleh “money approach/orientation”, bahkan melepaskan “ilmu hukum” dari “ilmu ketuhanan, moral, dan agama”; banyak yang sangat tahu “tuntunan UU”, tetapi sangat tidak tahu akan makna “keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME”.

  • Mengingat kondisi demikian, perlu kiranya dikembangkan dan ditanamkan “pemi-kiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang integral/sistemik” melalui pendidikan hukum, yaitu : adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) antara “norma dan nilai/ide dasar”; antara “norma UU dengan hukum tidak tertulis”; antara “hukum (UU)” dan “ilmu hukum”; antara “ilmu hukum” dengan “ilmu ketuhanan (moral/ agama)”; antara “ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan”; antara “penegakan hukum (UU) pidana  dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional”; antara “sistem HP dengan SISKUMNAS”.

E. Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Ilmu Hukum Pidana Indonesia Dalam Konteks Wawasan Global/Komparasi

  • Pendekatan wawasan global dan komparatif ini tidak hanya penting untuk pengem-bangan pendidikan (ilmu) hukum, tetapi juga untuk menetapkan atau membuat kebi-jakan BANGKUMNAS, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan Sistem HP Nasional. Telah dikemukakan di atas, bahwa untuk memperluas wawasan global dan komparasi, perlu dikembangkan Ilmu HP Global/Internasional/Perbandingan HP (inklusif Ilmu HP Adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem HP Adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/family law yang menjadi objek kajian perbandingan). Bahkan wawasan global/komparasi inipun seyogyanya di-perluas ke masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan hitech/cyber crime.
  • Dilihat dari hakikat pendidikan hukum yang di dalamnya mengandung pembaharuan atau rekonstruksi konseptual (pemikiran hukum) seperti dikemukakan di atas, maka  kajian berwawasan global/komparatif  tentunya diharapkan dapat menambah wawasan perbandingan konseptual. W. EWALD (dalam ‘Comparative Jurisprudence’) menyatakan, bahwa kajian komparasi pada hakikatnya merupakan kajian aktivitas filosofik dan kajian perbandingan konsep-konsep intelektual.[5]
  • Pembaharuan pendidikan dan pengembangan ilmu HP nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan konsep/ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara “prevention of crime”, “treatment of offender”, dan “treatment of society”; keseim-bangan antara “social welfare” dengan “social defence”; keseimbangan orientasi antara “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban); ide “double track system” yang memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (“mixed sentence” antara punishment dengan treatment/measures); ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif,  yang identik dengan ide “the ultimo‑ratio character of the prison sentence” atau “alternative to imprisonment or custodial sentence”; ide “elasti-city/flexibility of sentencing”; ide “judicial corrective to the legality principle” untuk menembus kekakuan dengan diadakannya “permaafan hakim/pengampunan judisial” (“rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena/dispensation of punishment) dan pedoman pemidanaan lainnya ;  ide “modifikasi pidana” (“modification of sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction”; “redetermining of punishment”); ide mengintegrasikan tujuan pidana dalam sistem pemidanaan; ide keseim-bangan antara “kepentingan individu dan masyarakat” (antara lain dalam  masalah “retro aktif”); dan ide restorative justive yang memungkinkan adanya “penal mediation”, dsb.
  • Bertolak dari kajian perbandingan konseptual (ide dasar/pokok pemikiran) dari berbagai sistem/keluarga hukum (termasuk keluarga hukum “traditional and religious law system” yang mengandung banyak “kearifan lokal”), kajian perkembangan pemikiran konsepsional global, dan pendalaman nilai-nilai nasional, diharapkan dapat menunjang terwujudnya PEMBAHARUAN/REKONSTRUKSI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ILMU HP DAN SISTEM HP NASIONAL.

-o0o-

Disajikan di Bandung, 17 Maret 2008.


*) Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar “Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional”, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008.

[1] Dalam Seminar dan Lokakarya BANGKUMNAS Repelita VI, pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Nasional dimasukkan dalam jalur/program pembangunan “budaya hukum nasional”.

[2] Bela Bonita Chatterjee, Pixels, Pimps and Prostitutes: Human Rights and the Cyber Sex Trade, Sumber Internet.

[3] http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp

[4] Karena penyusun  Konsep Pertama KUHP Baru tahun 1964 pernah menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia Belanda berdasarkan UU No. 1/1946,  “pada hakikatnya asas-asas dan  dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap  dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial;…dan karena pengujiannya sangat lambatasas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana  dan hukum pidana kolonial itu masih tetap bertahan  dengan selimut dan wajah Indonesia”.

[5] W. Ewald, ‘Comparative Jurisprudence’, menyatakan : ‘Comparative law, properly pursued, is an essentially philosophical activity ; ‘comparative jurisprudence is ‘the comparative study of the intellectual conceptions that underline the principal institutions of one or more foreign legal systems‘. Lihat dalam Esin Örücü, CRITICAL COMPARATIVE LAW, EJCL (Electronic Journal Comparative Law), Vol. 4.1 June 2000. dan Esin Örücü, The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century, EJCL Vol. 9.3 October 2005, http://www.ejcl.org/93/review93.html