PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Posted on December 24, 2009

0


PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

INDONESIA*)

Oleh : Barda Nawawi Arief

A. Pendahuluan

Cukup banyak masalah/tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan pembangunan nasional (BANGNAS). Khususnya dalam masalah pembangunan hukum nasional (BANGKUMNAS), minimal dapat diidentifikasikan tiga masalah besar, yaitu :

  1. masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in concreto (masalah (“law enforcement”).
  2. masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional); dan
  3. masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasio-nalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan  masalah hitech/ cyber crime yang terus berkembang.

Ketiga masalah  itu dapat dibedakan, tapi sulit dipisahlepaskan karena ada saling keterkaitan erat.

Masalah pembangunan Sistem Hukum Nasional (SHN/SISKUMNAS) atau masalah BANGKUMNAS yang menjadi topik dalam kuliah umum ini, bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah merupakan masalah umum yang sering/lama dibicarakan di berbagai forum seminar nasional (mungkin sebelum anda lahir) [1]. Namun tidak berarti merupakan ”masalah basi”, karena ”pembaharuan/pembangunan hukum” pada hakikatnya merupakan ”pembaharuan/pembangunan yang berkelan-jutan” (sustainable reform/sustainable development).[2] Di dalam pembaharuan/ pembangunan hukum selalu terkait dengan ”perkembangan/pembangunan masyarakat  yang berkelanjutan” maupun ”perkembangam yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi intelektual”. Jadi ”law reform” terkait erat dengan ”sustainable society/development”, ”sustainable intellectual activity”,”sustainable intellectual phylosophy”, “sustainable intellectual conceptions/basic ideas”. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang “bergenerasi”.

Ini berarti masalah pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang harus terus menerus dikaji. Terlebih kajian ilmiah mengenai pembaharuan/pembangunan hukum nasional, tidak pernah secara nasional dima-sukkan sebagai kurikulum terstruktur/struktural, baik  dalam KURNAS (Kurikulum Nasional) maupun  KURTI (Kurikulum Inti). Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai kurikulum lokal atau hanya untuk bidang ilmu/konsentrasi tertentu. [3]

Bertolak dari uraian di atas, saya sampaikan penghargaan (acungan jempol) kepada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UBH, yang memilih masalah besar “Pembangunan SISKUMNAS” sebagai topik dalam Kuliah Umum ini, walaupun topik ini tidak tercantum secara eksplisit dalam kurikulum terstruktur S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UBH.

Sebagai suatu “masalah besar” yang memerlukan kajian bergenerasi, tidaklah mungkin kuliah umum ini mengungkap semua permasalahan, terlebih sebenarnya hampir semua permasalahan telah dibahas dalam berbagai seminar nasional. Namun setidak-tidaknya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan/pelengkap untuk mata kuliah Politik Hukum atau sebagai bahan rangsangan pemikiran/renungan “sekilas” untuk kajian lebih lanjut (yang lebih mendalam) oleh peserta program S2 dalam membuat tesis. Hal ini sangat diharapkan, karena salah satu ciri tesis S2 (bedanya dengan skripsi S1) lebih diharapkan membahas masalah-masalah prospektif ke depan, yaitu masalah ”law reform and development” daripada sekedar masalah ”law enforcement”. Terlebih Konvensi Hukum Nasional bulan Maret 2008 masih membicarakan masalah Grand Design sistem dan politik hukum nasional, dan di akhir rekomendasinya masih menegaskan : “perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagal landasan filosofisnya”. [4]

Bukankah rekomendasi itu merupakan suatu tantangan yang ironis (terutama bagi Program Pascasarjana)? Sudah 64 tahun kita merdeka, namun “Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional”-nya saja masih belum tersusun. Sekedar illustrasi, RKUHP yang sudah 45 tahun, dan disusun oleh beberapa generasi/angkatan (bahkan banyak yang sudah meninggal), namun masih saja tetap berupa rancangan dan belum dibicarakan di DPR sampai saat ini.

B. Ruang Lingkup/Sistematika Materi KULUM

Bertolak dari judul, sederetan pertanyaan bisa dimunculkan (lihat footnote).[5] Namun dalam keterbatasan waktu, kuliah umum ini lebih difokuskan pada materi :

  1. Pengertian dan ruang lingkup pembangunan SHN.
  2. Pendekatan dan Strategi pembangunan SHN.
  3. Posisi dan peran PTH (Pendidikan Tinggi Hukum)  dalam BANGKUMNAS.

Pilihan fokus materi ini didasarkan pada peran/fungsi PTH (termasuk program Pascasarjana) sebagai pusat ”Geisteswissenschaft” (IP Kerokhanian/Kejiwaan), pusat ide/pemikiran konseptual, pusat pembaharuan, the center of jurisprudence; the center of  law science reform and development.

Disamping alasan itu, pilihan topik ini dilandaskan juga pada berbagai kesimpulan/rekomendasi Seminar/Konvensi Hukum Nasional yang sering menyata-kan, bahwa landasan konstitusional (UUD NRI ’45) dan landasan filosofis Pancasila perlu disusun/diimplementasikan dalam SHN dan Politik Hukum Nasional. Jadi kebanyakan baru sebatas “pernyataan/statement”[6], sedangkan realisasi/implementasi-nya masih belum begitu konkret atau setidak-tidaknya masih bermasalah.

C. Pengertian dan ruang lingkup pembangunan SHN

1. Pengertian

  • Pengertian ”pembangunan”

Walaupun sudah berulang kali seminar hukum nasional diselenggarakan, namun tidak satupun dijumpai penjelasan tentang pengertian ”Pembangunan” itu sendiri. Yang umumnya diungkap adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasionalnya itu sendiri (antara lain ruang lingkup/ bidang/program/tahapan pembangunan hukum nasionalnya). Jadi kata/istilah ”pembangunan” seolah-olah sudah diterima begitu saja sebagai istilah umum. Namun dalam berbagai seminar terungkap, bahwa ”pembangunan” sering diidentikkan atau terkait erat di dalamnya dengan berbagai istilah/masalah ”pengembangan,  pembaharuan, reformasi, pembinaan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi”. Jadi tercakup di dalamnya pengertian ”development”,  ”reform”, ”renovation”, ”rebuild”, ”reconstuction”, ”eva-luation/re-evaluation”.

  • Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum Nasional (SHN/SIS-KUMNAS)

Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang ”sistem hukum”, maka SHN dapat dikatakan sebagai kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional, yaitu ”substansi hukum nasional”, ”struktur hukum nasional”, dan ”budaya hukum nasional”.

Apabila SHN hanya dilihat sebagai substansi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa, SHN pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandas-kan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan PS, yaitu :

-       berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);

-       berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan

-       berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Dengan demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, TIDAK DAPAT dikatakan sebagai SHN, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Sangat tepatlah apabila Seminar Hukum Nasional ke-II/1968 pernah menegaskan, bahwa :

“UUD 1945 hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelak-sanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila”.

2. Ruang Lingkup Pembangunan SHN

Ruang lingkup pembangunan SHN dapat dilihat dari berbagai aspek/sudut. Apabila dilihat dari ruang lingkup SHN sebagaimana dikemukakan di atas, maka pembangunan ruang lingkup SHN dapat mencakup pembangunan ”substansial” (substansi hukum/legal substance), pembangunan ”struktural” (stuktur hukum/legal structure), dan pembangunan ”kultural” (budaya hukum/legal culture).  Kalau dilihat sebagai ”program pembangunan”, maka ruang lingkupnya bisa disebut dengan berbagai program yang terkait dengan bidang hukum.

Dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), ketiga bidang/ ruang lingkup pembangunan SHN pernah dirinci sebagai berikut :

  1. Pembangunan ”perangkat hukum nasional” (maksudnya bidang substansi hukum, pen.) terdiri dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Bahari (Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor Hukum Kependudukan; (6) sektor Hukum Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8) Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi; (12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum Transnasional.
  2. Pembangunan ”tatanan hukum nasional” (maksudnya bidang struktur hukum, pen.) terdiri dari 5 sektor : (1) Sektor kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) sektor peningkatan kerjasama regional & internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana & prasarana pendukung pembangunan hukum.
  3. Pembangunan ”budaya hukum nasional” terdiri dari 5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum.

Catatan :

Sub-3 di atas, dalam Renstra (Rencana Strategik) pembangunan  hukum nasional Repelita VI, disederhanakan menjadi 3 bidang :

  1. Cita hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional;
  2. Pranata Hukum dan Lembaga Hukum;
  3. Perilaku Hukum pemerintah dan masyarakat.

D. Pendekatan dan Strategi Pembangunan SHN

Kalau bertolak dari ketiga nilai/pilar keseimbangan PS, maka pendekatan yang seyogyanya ditempuh dalam membangun SHN-Pancasila, adalah :

  1. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
  2. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
  3. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Karena PS merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang fundamental, maka dapatlah ditegaskan bahwa strategi pembangunan SHN seharusnya berawal/dimulai dari “pembangunan kultural” (budaya hukum nasional), karena nilai-nilai PS inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-dasar/ide-dasar dari SHN. Pembangunan/pem-baharuan SHN pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai/ide-dasarnya.

Sudahkah nilai-nilai kejiwaan itu terwujud/terimplementasi dalam pemba-ngunan SHN Indonesia? Kalau dalam rekomendasi Konvensi Hukum Nasional 2008 (lihat di atas) masih dinyatakan : “perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagal landasan filosofisnya”,  bukankah ini berarti, landasan filosofi PS masih belum terimplementasi atau setidaktidaknya masih belum terbangun/terbina dengan serius?

Salah satu bidang pembangunan “budaya hukum nasional” yang diutamakan/ didahulukan menurut Renstra di atas, ialah sektor Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional. Strategi demikian sangat tepat, karena berdasarkan bangunan teori hukum menurut Meuwissen dapat diskemakan sbb. : (1) Filsafat Hukum (landasan dari keseluruhan teori hukum – berarti dalam arti luas); (2) Teori hukum (dalam arti sempit); dan (3) Ilmu Hukum.[7] Apabila teori Meuwissen itu diimplementasikan dalam membangun SHN Indonesia, berarti harus dibangun terlebih dahulu (1) Filsafat Hukum Pancasila, kemudian (2) Teori Hukum PS; dan akhirnya terbangun (3) Ilmu Hukum PS (Ilmu Hukum Nasional). Ketiga hal inilah yang seharusnya dibangun/di-kembangkan dalam SISKUMNAS.

Masalah strategis ini belum terwujud secara menyeluruh dalam IHN Indonesia (Ilmu Hukum Nasional). Contoh konkret di bidang hukum pidana. Sampai saat ini, ilmu hukum pidana yang diajarkan masih bersumber/bertolak dari Ilmu Hukum Pidana yang berorientasi pada KUHP warisan zaman Belanda, karena RKUHP masih saja belum menjadi hukum pidana positif. Dirasakan janggal, apabila tujuannya membangun atau membina/mengembangkan SHN (termasuk sistem hukum pidana nasional), tetapi yang dipelajari/diajarkan terus menerus adalah ilmu hukum warisan zaman kolonial.

E. Posisi dan Peran PTH Dalam membangun/Mengembangkan IHN (Ilmu Hukum Nasional)

  • Membangun/mengembangkan/memperbaharui ilmu hukum nasional,  terkait erat dengan peran dan tugas PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Tugas PTH tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (“professional law education”) untuk  menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional (termasuk kemahiran/ketrampilan hukum) dalam  bidang  hukum positif, tetapi juga  dituntut  untuk mengemban “tugas keilmuan/konsepsional akademik” dan “tugas nasional” dalam  melakukan upaya pengkajian dan pengembangan/pembaharuan ilmu hukum nasional. Kedua tugas PTH itu sesuai dengan penegasan Pasal 2 (1) PP No. 60/1999 : Tujuan pendidikan tinggi adalah:
  1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
  2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Inilah yang  merupakan tantangan bagi lembaga PTH di Indonesia.  Seberapa  jauh kegiatan FH dan Pascasarjana Hukum beserta seluruh civitas academicanya, dapat mendukung, mengisi atau memberikan sumbangan  konsep/wawasan baru bagi tersusunnya pembaharuan IHN, termasuk Ilmu Hukum Pidana Indonesia? Dalam salah satu bagian dari pidato pengukuhan saya (1994), pernah saya tegaskan :

  • Dalam situasi sedang menghadapi masalah besar di bidang pembaharuan hukum pidana itu, sangatlah dirasakan janggal apabila di dalam pendidikan tinggi hukum tidak ada kajian khusus mengenai “pembaharuan hukum pidana”.
  • Ini tidak berarti, bahwa selama ini  pendidikan tinggi hukum tidak terlibat sama sekali dalam masalah besar itu. Namun patut dicatat, bahwa kegiatan itu terkadang :

–        lebih bersifat individual, insidental/temporal, dan

–        hasilnya tidak disusun kembali berdasarkan suatu kerangka teori atau sistematika ilmiah tertentu, untuk kemudian disajikan dan dikembangkan sebagai bahan pelajaran/kajian bagi para mahasiswa.

  • Oleh karena itu mungkin tidak sedikit ide-ide pembaharuan/pengembangan hukum pidana yang tidak sampai kepada para mahasiswa.  Tidak sedikit bahan-bahan pembaharuan  hukum pidana hanya berhenti setelah seminar dan  kegiatan ilmiah lainnya itu selesai, karena para dosen/mahasiswa kembali terlibat dalam kesibukan dan kewajiban rutinnya yaitu mengajarkan/ mempelajari hukum pidana positif (yang berorientasi pada WvS/KUHP zaman Belanda).
  • Kajian  mengenai pembaharuan hukum dan  politik  hukum (termasuk pula kajian “pembaharuan hukum pidana” dan “kebijakan/politik hukum pidana”) merupakan tugas nasional yang melekat pada setiap pendidikan tinggi hukum sebagai suatu lembaga ilmiah. Oleh karena itu, kajian mengenai hal ini  seyogyanya distrukturkan atau dilembagakan.

Kalau pada hakikatnya, pembaharuan/pembangunan hukum merupakan suatu “kegiatan berlanjut (sustainable activity) atau merupakan “konsep berlanjut (sustainable concept/idea)”, bukankah wajar kalau kajian mengenai pembaharuan/pengembangan IHN (khususnya kajian tentang pembaharuan/ politik hukum pidana nasional) seharusnya distrukturkan dalam kurikulum nasional/kurikulum inti (KURNAS/KURTI)? Salah satu kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke III/1974 di Surabaya, khususnya “Mengenai Pendidikan Hukum” pernah menegaskan antara lain : “Agar lembaga pendidikan hukum ….. menitikberatkan pada hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kemungkinan pembaharuan dan Pembinaan Hukum Nasional”.

  • Dari uraian di atas  dapatlah ditegaskan, bahwa membangun/menata ulang pendidikan hukum nasional dan IHN memang sangat diperlukan karena :
  1. merupakan tuntutan/amanat nasional;
  2. merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS;
  3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem Hukum Nasional);
  4. merupakan respon terhadap perkembangan nasional dan global; dan
  5. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai “ilmu normatif (das Sollen) mengenai masalah faktual (das Sein)”, yang tentunya harus mengalami perubahan apabila kondisi faktual dan ide konsepsional/ide-ide dasarnya berubah (nasional/global);
  6. Untuk mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru Hukum Indonesia” (“Sarjana Hukum Indonesia Era Reformasi dan Era Digital”) atau untuk mempersiapkan “the lawyer of tomorrow” (meminjam istilah Nicholas J Gervassis dari University of Edinburgh sewaktu mengomentari buku Human Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang and Andrew Murray[8]).
  • Pengembangan IHN terkait erat dengan pengertian dan hakikat “ilmu hukum” itu sendiri. Ilmu hukum pada hakikatnya    merupakan  “normatieve maatschappij  wetenschap”, yaitu “ilmu  normatif tentang hubungan  kemasyarakatan” atau “ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif”.  Secara singkat dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum merupakan “ilmu normatif (das Sollen) tentang kenyataan (das Sein”), atau “ilmu kenyataan (das Sein) yang normatif”. Dengan demikian, kalau “hukum” dipandang  sebagai salah satu “institusi sosial/kemasyarakatan” (berupa  “norma” maupun “keajegan-keajegan perilaku”) dalam mengatur/mempolakan dan memecahkan  masalah/kenyataan sosial,  maka ilmu hukum pada hakikatnya merupakan  ilmu yang berkaitan dengan konsep/ wawasan  (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan.
  • Bertolak dari pengertian dan hakikat ilmu hukum yang demikian, maka dapatlah ditegaskan, bahwa ilmu hukum  pada dasarnya  adalah ilmu normatif  tentang  “konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan”. Dengan demikian  wajar-lah apabila kajian ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung karakteristik yang berbeda/berlainan karena didasarkan pada konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda (dilihat  dari sudut sosio-politik, sosio-filosofik  dan sosio kulturalnya).
  • Bertolak dari pengertian dan hakikat yang demikian pula, maka masalah besar dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia  ialah  masalah  perkembangan/ perubahan/pergeseran orientasi konsep/wawasan dari ilmu hukum sebelum kemerdekaan (ilmu hukum warisan penjajah) ke ilmu hukum setelah atau  dalam alam kemerdekaan. Dengan kata lain,  masalah besarnya terletak pada bagaimana membangun/mengembangkan “ILMU  HUKUM INDONESIA”. Inilah yang  merupakan  hakikat  dan tantangan kajian ilmu hukum di Indonesia.
  • Kalau di atas dikemukakan, bahwa ilmu hukum pada hakikatnya merupakan ilmu normatif tentang “konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan”, maka dalam konteks  Indonesia, “Ilmu Hukum Indonesia/Nasional” (IHI/IHN) tentunya berarti “ilmu normatif tentang konsep kehidupan bermasyarakat (di) Indonesia”. Bila dikaitkan dengan istilah dalam  Pembukaan UUD’45, dapatlah dikatakan, bahwa IHN adalah “ilmu normatif  tentang  konsep ‘berkehidupan kebangsaan  yang  bebas’ di Indonesia”. Berkehidupan kebangsaan yang bebas mengandung aspek yang sangat luas, yaitu dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat/ berbangsa/bernegara (meliputi aspek “ipoleksosbud”).  Dengan demikian IHIN meliputi juga ilmu  normatif atau ilmu tentang “tatanan berkehidupan kebangsaan”  (di berbagai aspek “ipoleksosbud”).
  • Apabila “tatanan berkehidupan kebangsaan” yang dicita-citakan bangsa Indo-nesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka Ilmu Hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Ini berarti membangun SHN pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/ke-pentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Dapat pula dikatakan secara singkat, bahwa Ilmu Hukum Nasional (Ilmu Hukum PS) adalah Ilmu Hk yg berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan PS, yaitu:
  1. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Ketuhanan (bermoral religius);
  2. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Kemanusiaan (humanistik)
  3. IH bernilai/berpilar/berorientasi – Kemasyarakatan (nasionalistik; demo-kratik; berkeadilan sosial).

Ini berarti, Ilmu Hk yg tidak berorientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, BUKAN Ilmu Hkm Nasional.

  • Mengingat uraian di atas, wajarlah apabila Prof. Moeljatno[9] pernah menyatakan, bahwa Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. Prof. Dr. Notohamidjojo[10] pun sering menegaskan, bahwa  “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan  “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). Dengan demikian tidak  ada “sekulerisasi” dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum di Indonesia.
  • Di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional jelas dinyatakan, hal-hal sbb. :
  1. Pasal 29 (1) UUD’45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Psl. 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
  3. Pasal 4 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”.
  4. Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Dari berbagai ketentuan di ataspun jelas, pendidikan hukum dan ilmu hukum di Indonesia seharusnya tidak bersifat sekuler. Konsekuensinya, PTH dan IHN harus juga menggali/mengkaji ilmu  hukum ber-Ketuhanan YME. Apabila tidak, bagai-mana mungkin ketentuan yuridis-religius di atas dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Sangatlah ironis, dalam negara yang ber-Ketuhanan YME dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”, tetapi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukumnya hanya tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan UU”, tetapi tidak tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan Tuhan”.

Di samping rambu-rambu nasional di atas, kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI (1994) pernah menegaskan, bahwa : “Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (the dispension of justice) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila”. Ini berarti PTH dan IHN harus menggali, mengkaji, dan mengajarkan kepada mahasiswa tentang apa itu “Keadilan Pancasila”.  Bukankah, seperti dikatakan Prof. Paul Scholten, Ilmu Hukum adalah juga “ilmu tentang keadilan”?[11] Ini berarti Ilmu Hukum Indonesia, adalah “ilmu tentang Keadilan Pancasila”.

Keadilan PS berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Apa maknanya semua itu? PTH/IHN lah yang seharusnya melakukan kajian. Namun yang jelas, keadilan PS yang demikian itu, jelas bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substantif/materiel”.

Patut kiranya dikaji keterkaitan antara asas Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” dengan asas “independensi peradilan”. Kebebasan/kemerdekaan/independensi peradilan selama ini sering hanya diarti-kan sebagai kebebasan dari campur tangan/intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Kenyataannya, adanya mafia peradilan menunjukkan tidak adanya ke-merdekaan praktek peradilan dari berbagai nafsu tercela/kotor.

Hakikat/nilai substansial dari “kebebasan (independensi) peradilan” justru seharusnya bersumber dari keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebebasan/kemerdekaan (independensi) substansial hanya ada pada orang yang merasa terikat/bergantung pada kekuasaan/tuntunan Ilahiah (transendental), bukan pada kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan berdasar tuntunan Tuhan, barulah orang (hakim) akan terbebas dari “nilai/kekuasaan subjektif” berupa hawa nafsu; kebencian golongan; ataupun hubungan kekerabatan (nepotisme/favoritisme).[12] Inilah seharusnya yang menjadi karakteristik “independensi” Indonesia. Oleh karena itu, tuntunan/ilmu Ketuhanan itu harus diintegrasikan dalam PTH/IH Indonesia. Kalau tidak, maka wajarlah asas juridis-religius (Demi Keadilan berda-sarkan Ketuhanan YME) hanya menjadi formalitas (sekedar “irah-irah”) putusan. Jadi hanya keadilan formal, bukan keadilan substantif/materiel.

  • Renungan dan kajian mendalam tentang SHN/IHN Pancasila seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus sebagai upaya mencari alternatif/model lain dari sistem/ilmu hukum yang ada saat ini (minimal “model lain/baru” daripada warisan zaman Belanda). Hal ini perlu, karena ilmu dan praktek penegakan hukum saat ini  (tidak hanya di Indonesia) ternyata masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah sehingga banyak upaya/pemikiran untuk mencari “model/alternatif lain” (a.l. Prof. Satjipto menawarkan model hukum progresif; dan saya sedang mengembangkan model konstruksi pemikiran hukum/penegakan hukum integral-kontekstual).
  • Di tingkat dunia pun, upaya mencari “model/ alternatif lain” inipun muncul karena ada ketidakpuasan/keresahan terhadap sistem yang ada. Ketidakpuasan ini terlihat antara lain dari pernyataan Habib Ur Rahman Khan (dalam makalah Workshop UNAFEI):[13]

People are busy doing research, holding seminar, international conference and writing books, trying to understand crime and its causes in order to control it.  But the net result of all these efforts is to the contrary. Crime marches on” .

Selanjutnya beliau mengungkapkan pemikirannya sebagai berikut :[14]

“I suggest that, just as in the 19th century attention was diverted  from the crime to its author – the criminal,  we should  go a step further and focus our attention, not  on the criminal, but on to its author – society. We will have        to  change  our socio-political and economic  system  that breeds criminals”.

Dalam Kongres-kongres PBB ke-6/1980, ke-7/1985, ke-10/2000,  perkembangan pemikiran upaya penanggulangan kejahatan sebagai produk masyarakat ini, memunculkan ide “penanggulangan kejahatan secara integral” dan menekankan pada upaya “penanggulangan kausatif” (yaitu menanggulangi sebab/kondisi)[15]. Dalam “Deklarasi Bangkok” (Bangkok Declaration), hasil Kongres PBB ke-11/2005, bahkan diajukan gagasan/model “Restorative Justice”. Model ini antara lain terwujud dalam bentuk “mediasi penal” (penal mediation) yang sering dinyatakan sebagai ”the third way” atau ”the third path” dalam upaya ”crime control and the criminal justice system[16]. Dikatakan sebagai “the third way/path” karena merupakan upaya alternatif dari gagasan/ide sebelumnya, yaitu ide/model “Retributive” dan “Rehabilitative”.

  • Dengan mengungkapkan perkembangan dunia itu, saya ingin menegaskan bahwa dengan kajian yang mendalam dan terus menerus SHN/IHN Pancasila, tidak mus-tahil “gagasan/model Indonesia” ini dapat ditawarkan ke dunia internasional sebagai model alternatif.
  • Bertolak dari pandangan Prof. Moeljatno seperti dikemukakan di atas[17] (bahwa “ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”), maka IHN Pancasila yang seyogyanya dibangun adalah IHN ber-Ketuhanan. Artinya, IHN harus juga mengacu/menggali ilmu Ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat/tanda-tanda/contoh ciptaan Tuhan di alam, sebagaimana halnya dengan “Biomimetika” (biomimetics), cabang baru ilmu pengetahuan yang mencoba meniru makhluk hidup (a new branch of science that seeks to imitate living things).[18] yaitu ilmu yang mempelajari rancangan di alam (hasil ciptaan/ilmu Allah), dan memecahkan masalah berdasarkan rancangan alam/Tuhan itu. Cabang ilmu pengetahuan ini telah secara luas diterapkan dalam dunia teknologi. Para begawan ilmu di bidang eksak (astronom; fisikawan; ahli matematika; ahli aero-dinamica; ahli bio-kimia; ahli bio-molekuler; biologiwan dsb.) telah lama mengakui kecanggihan ilmu tuhan.[19] Ucapan Albert Einstein yang terkenal “Science without Religion is lame; Religion without scienceis blind” sering kita baca dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, dalam membangun IHN patut kiranya direnungi :
    • Apakah proses perjalanan panjang dari “perkembangan penelitian/kajian/ keilmuan/pemikiran” dari para Ilmuwan/Guru Besar itu begitu saja dapat diabaikan? Layakkah Ilmu/teori HP bersifat sekuler?
    • Kalau ilmu “hukum” mengandung di dalamnya ilmu “mengatur/menata”, bukankah Ilmu Tuhan merupakan ilmu “Maha Mengatur”?
    • Bagaimana menggali/membangun Ilmu HP yang tidak sekuler (yg religius) atau bagaimana membangun “BIOMIJURIDIKA” (seperti “Biomimetika”)?

Semua bahan renungan itu, merupakan bahan kajian/studi bagi PTH, khususnya program Pascasarjana Ilmu Hukum.

-o0o-

LAMPIRAN

TEMA/TOPIK SEMINAR HUKUM  NASIONAL

SEMINAR NASIONAL

TOPIK

Seminar Hukum Nasional I: Jakarta, 11 Mar 1963
  1. Revolusi Indonesia dan Manifestasinya Dalam Hukum
  2. Kebudayaan Indonesia dan Realisasinya dalam Hukum
  3. Dasar Pokok, Fungsi, Sifat dan Bentuk Tata Hukum Nasional
  4. Asas-asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Waris
  5. Asas-asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Perjodohan atau Hukum Perkawinan
  6. Asas-asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana
Seminar Hukum Nasional II:  Semarang, 28 Feb 1968

Tema: Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Topik-topik yang dibahas dalam seminar ini :

  1. “Mekanisme Demokrasi Pancasila”
  2. “Menegakkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas”
  3. “Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia”
  4. “Hukum Dagang”.
Seminar Hukum Nasional III : Surabaya, 11 – 15 Apr 1974

Thema : “Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”

Masalah yang dibahas dalam Seminar ini antara lain adalah :

  1. Pembaharuan Pendidikan Hukum Dalam Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional.
  2. Perundang-Undangan Pembinaan Hukum Dan Pembangunan Nasional.
  3. c. Peranan Peradilan dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional.
  4. Peranan Profesi Hukum dan Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional
  5. e. Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional
  6. f. Pembaharuan Hukum dan Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum adat sebagai unsur dalam Pembinaan Hukum Nasional)
  7. Dokumentasi Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional

Topik CERAMAH :

  1. Kerjasama regional dalam rangka pembaharuan hukum nasional.
  2. Pengaruh perdagangan dan modal asing terhadap hukum nasional.
  3. Pembangunan hukum nasional.
  4. Beberapa pokok pikiran mengenai perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum.
Seminar Hukum Nasional IV : Jakarta, 26 – 30 Feb 1979

  • Tema “Pembinaan Hukum Nasional dalam Rangka Penegakan Negara Hukum yang didambakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945″
  1. Evaluasi Pembinaan Hukum Nasional
  1. Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan datang
  1. Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perundang-undangan
  1. Hak-hak asasi Warga Negara ditinjau dari sudut Undang- Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan
  1. Masalah Kebebasan dan Pembatasan-pembatasannya ditinjau dari Filsafat Bangsa Indonesia
  1. Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-hak Asasi
  1. Masalah Penegak Hukum dan Kesadaran Hukum
  1. Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia dewasa ini
  1. Peranan hukum dalam pembangunan
  1. Re-Orientasi Pendidikan Hukum
  • CERAMAH-CERAMAH tentang :
  1. Budaya Hukum
  2. Prospek Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN
  3. Ketahanan Nasional dalam Negara Hukum
Seminar Hukum Nasional V: Jakarta, 07 – 10 Feb 1990

  • Tema “Penerapan Wawasan Nusan-tara dan Pembinaan Hukum di Perairan Indonesia”.
  • Topik “Pengaturan Tata Ruang dan Penegakan Hukum dan Administrasi”.1. Sub Topik tentang: “Pengaturan Tata Ruang dan Harmonisasi Administrasi Yurisdiksi Perairan Indonesia “:a. Harmonisasi Kompetensi Administratif di Perairan Indonesia
    b. Harmonisasi Pengelolaan Perairan Indonesia
    c. Pengaturan Tata Ruang dan Harmonisasi Administrasi dan yurisdiksi di Perairan Indonesia.

    2. Sub Topik: “Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia ” :

    a. Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang terjadi di Laut Perairan Yurisdiksi Indonesia .

    b. Penentuan Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga .Penegakan dan Penentuan Perkara-perkara yang terjadi di Perairan Indonesia

    c. Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegakan Hukum dalam Penyelesaian dan Pelanggaran Hukum di perairan Indonesia .

    B. Topik Pemanfaatan Kekayaan Laut

    1. Sub Topik tentang “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Mineral dan Migas di Perairan Indonesia “

    Pengaturan dan Kelembagaan Pengusahaan Pertambangan di Perairan Indonesia .

    2. Sub Topik tentang “Pengelolaan Pemanfaatan dan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia “.

    a. Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati laut di Perairan Indonesia dan Pengembangan Kerjasama Internasional.

    b. Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia .

    c. Perumusan Kembali Rejim Hukum Perikanan Samudera dalam rangka pengimplementasian Konvensi Hukum Laut ketiga: Prospek bagi Indonesia (Sumbangan pikiran).

    3. Sub Topik tentang “Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia ” :

a. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

b. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

c. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

d. Pencegahan Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia .

4. Sub Topik tentang “Kerjasama Internasional dan Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Kemampuan lingkungan:

a. Kerjasama Internasional dan Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

b. Kerjasama Internasional dalam Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

c. Kerjasama Internasional dalam Pemanfaatan Potensi Laut dan Penjagaan Pelestarian Lingkungan.

C. Topik: Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda-benda Berharga di DasarLaut dan di Perairan Indonesia

D. Topik: Pengaturan Pelayaran dan Pengembangan Hukum Maritim.

1. Sub Topik tentang “Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan lalu lintas pelayaran di Perairan Indonesia ” :

a. Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan lalu lintas pelayaran di Perairan Indonesia .

b. Pengaturan Pelaksanaan dan Pengawasan jalur lintas pelayaran dan penerbangan di atasnya serta aspek keselamatan pelayaran.

c. Pengaturan Pelaksanaan dan pengawasan jalur lintas di Perairan Indonesia .

d. Pemasangan sarana dan prasarana komunikasi dan elektronika di Perairan Indonesia .

e. pemasangan, pengaturan dan pelaksanaan pemasangan sarana dan prasarana telekomunikasi di Perairan Indonesia .

f. Sarana dan Prasarana telekomunikasi di Perairan Indonesia , pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan pemasangannya.

2. Sub Topik tentang “Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Laut ke Pelabuhan dan Perdagangan antar pulau” :

a. Pengaturan angkutan laut dalam menunjang perdagangan antar pulau.

b. pengaturan perdagangan antar pulau.

c. pengaturan perdagangan antar pulau.

3. Sub Topik tentang “Pengembangan Hukum Maritim Nasional”

  • Pengembangan Hukum Maritim Nasional.
  • Jasa penggunaan transportasi (Freight Forwarder).
Seminar Hukum Nasional VI : Jakarta, 25 – 29 Jun 1994

thema:

“PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM PJP KEDUA”

  1. Sub Thema “Falsafah dan Budaya Hukum”, dengan topik-topik
    1. “Pengembangan Filsafat Hukum nasional”
    2. “Pembinaan Kesadaran dan Perilaku Budaya Hukum Nasional”
    3. “Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum melalui Pendidikan dan Pelatihan”
  2. Sub Thema “Materi Hukum” dengan topik-topik :
    1. “Pengembangan Hukum Tertulis Perundang-undangan Indonesia “.
    2. “Pengembangan Yurisprudensi Tetap”
    3. “Pengembangan Hukum Kebiasaan”
  1. Sub Thema “Aparatur dan Mekanisme” dengan topik-topik :
    1. “Pengembangan dan Penataan Kembali Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Hukum di bidang Penegakan Hukum”
    2. “Pembinaan Hubungan antara Lembaga-Lembaga Hukum dalam hal Pelayanan hukum”
    3. “Kerjasama dengan Negara/Organisasi Internasional”
  2. Sub thema “Sarana dan Prasarana Hukum”, dengan topik-topik :
    1. “Kerjasama dengan Negara/Organisasi Internasional”
    2. “Peningkatan Fungsi dan Peranan Perpustakaan dan Kepustakaan”
    3. “Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”
Seminar Akbar (“50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II”) : Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 18 – 21 Jun 1995 Ceramah-ceramah tentang:

  1. Sistem Negara Hukum dan Pelaksanaannya Selama Orde Baru.
  2. Tantangan Ideologis Dari Liberalisme dan Proses Liberalisasi Perdagangan.
  3. Meningkatkan Keberdayaan MPR/DPR dalam PJP II dalam Hal Pembentukan Hukum.
  4. Restrukturisasi Sistem Peradilan dalam PJP II.
  5. Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II.
  6. Tentang Pembinaan Peranan Kejaksaan dalam PJP II.
  7. Tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam PJP II.

Penyajian makalah-makalah :

  1. Penerapan Pancasila dalam Hukum Nasional (Hak Asasi Manusia) dalam PJP II

2. a. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme) dalam PJP II.

b. Tahap-tahap Pembinaan Hukum Ekonomi dalam PJP II.

c. Tahap-tahap Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II.

3. a. Pembinaan Kelembagaan yang menopang Pembangunan Hukum dalam PJPII.

  1. Pembinaan Sistem Peradilan dalam PJP II.
  2. Pembinaan Administrasi Peradilan dalam PJP II.
  3. Pembinaan Pelayanan Hukum bagi Konsumen dalam PJP II.
  4. Pembinaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam PJP II
  5. Pembinaan Penyuluhan Hukum (Bagi Aparatur Pemerintah) dalam PJP  II.
  6. Pembinaan Penyuluhan Hukum (Bagi Masyarakat) dalarn PJP II.
  7. Aspirasi Mahasiswa Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum   Nasional. oleh : Dewan Pengurus Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI)
  1. a. Tahap-tahap Pembinaan Sistem Pendidikan Hukum dalam PJP II.
    1. Tahap-tahap Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan di Bidang Penegakan Hukum (penyidikan) dalam PJP II.
    2. Tahap-tahap Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang Penegakan Hukum (Penuntutan) dalam PJP II.
    3. Tahap-tahap Pembinaan Hakim dan Panitera dalam PJP II
  1. Tahap-tahap Pembinaan Profesi (Konsultan Hukum, Pengacara, Notaris) dalam PJP II.
Seminar Hukum Nasional VII : Jakarta, 12 – 15 Sep 1999

Tema : “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani”

Makalah utama dan makalah pembanding :

Sub tema I

  1. Konstitusi Sebagai Pikiran Perubahan UUD 1945 Dalam Rangka perimbangan Kekuasaan Negara di Bidang Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
  2. Kemandirian Kekuasaan kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan negara dan pertanggungJawaban Publik.
  3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.
  4. 4. Sistem Perubahan Konstitusi dan Konsekuensi Penerapannya di Indonesia.

Sub tema II : Konsepsi Good Governence Dalam, Perwujudan Masyarakat Madani, dengan topik-topik bahasan :

  1. Kapabilitas DPR dalam pemantapan Good governance.
  2. Judicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance.
  3. 3. Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah.

Sub tema III : Perubahan Sosial dan Reformasi Hukum, dengan topik-topik bahasan :

  1. Masalah Kebhinekaan Sosial dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani
  2. Aksesibilitas Publik Dalam Proses Reformasi Hukum
  3. 3. Peranan Peradilan Dalam Perubahan Nilai Dalam Masyarakat.

Sub tema IV : Pembangunan Daerah, dengan topik-topik bahasan :

  1. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999
  2. Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Memperkokoh Integritas Nasional.
  3. Peranan lembaga-lembaga Adat dalam Pembangunan Daerah
  4. Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah

CERAMAH :

  1. Suatu Saran tentang Kerangka Aktifitas Reformasi Hukum
  2. Struktur sosial dan Sikap Kultural Masyarakat Madani dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Hukum
  3. Masyarakat Madani dan Reformasi Hukum
  4. Konfirgurasi Politik Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Reformasi Hukum
Seminar Hukum Nasional VIII : Bali, 31 Mar 2003

  • · Tema “Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan”

  • Keynote speakers, dengan topik:
  1. Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional
  2. Pengembangan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan
  3. Perlindungan/Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum
  • Makalah-makalah utama dan pembanding dalam Seminar:

1. Bidang POLKAM dengan topik-topik bahasan :

  1. Perkembangan Undang-undang Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945:
  2. Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
  3. Kebebasan Hakim dan Sistem Penegakan Hukum
  4. Keamanan Domestik
  5. Keamanan Internasional
  1. Bidang KESRA dengan topik-topik bahasan :
  1. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
  2. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan (termasuk Perlindungan) Sumberdaya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi
  3. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  4. Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
  5. Sistem Pendidikan Nasional dan Peran Budaya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan
  6. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
  7. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan
  8. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengentasan Kemiskinan dan Sikap Masyarakat terhadap Produk yang Ramah Lingkungan

3. Bidang EKUIN dengan topik-topik bahasan :

  1. Aspek Hukum yang Mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Swadaya Ekonomi Nasional
  2. Pengembangan Berbagai Bentuk Korporasi sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia
  3. Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
  4. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pencegahan dan Pemberantasan KKN
  5. Pengembangan Industrialisasi dan Sistem Transportasi Nasional Dalam Rangka Peningkatan Persaingan Perdagangan Internasional dan Pelestarian Lingkungan
  6. Pembentukan Hukum Ekonomi yang Menunjang Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional dalam Abad XXI
  7. Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan
  8. Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Perhubungan Laut.
  1. Bidang HAM dengan topik-topik bahasan :
  1. HAM dalam Perspektif Hubungan Kelembagaan Nasional dan Internasional serta Rencana Aksi Nasional
  2. Efektivitas Peranan Pers Dalam Menunjang pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia
  3. Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks HAM: Perspektif Sosial Budaya
  4. Praktik-praktik Pelanggaran HAM di Indonesia
  5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ditinjau dalam Perspektif Budaya Hukum Indonesia
  6. Penegakan Hukum dan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional
  7. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (wanita dan anak, minoritas, dan suku terasing)
Konvensi Hukum Nasional, Jakarta, 15 s/d 16 Maret 2008 Materi :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Sistem dan Politik Hukum Nasional
  2. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional
  3. Budaya Hukum
  4. D. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara
  5. E. Grand Design dalam Perencanaan dan Legislasi Nasional
  6. Lembaga Negara dan Tata Hubungan Antar Lembaga
  7. G. Wacana Amandemen Kelima

*) Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009. Diedit tgl. 23-12-2009.

[1] Seminar hukum bertingkat nasional sudah berlangsung 10 kali, terdiri dari : (1) 8 kali seminar hkm nasional (ke-1 th. 1963 di Jakarta; ke-2 th. 1968 di Semarang; ke-3 th. 1974 di Surabaya; ke-4 s/d ke-7 (th 1979, 1990, 1994, dan 1999) semuanya di Jakarta; ke-8 th. 2003 di Denpasar Bali; (2) satu kali Seminar Akbar   (“50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II”) th 1995 di Jakarta; dan (3) satu kali Konvensi Hkm Nasional th 2008 di Jakarta; Topik-topik yang dibicarakan, LIHAT LAMPIRAN. Seminar nasional lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai Perguruan Tinggi, Instansi dan masyarakat sudah tak terhitung jumlahnya.

[2] Lihat Barda, BEBERAPA ASPEK PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan, 1994, h. 15 : “Pembaharuan hukum merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus  (kontinyu) tak kenal henti”; Konvensi Hk Nasional 15 s/d 16 Maret 2008 di Jakarta : “Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti”; Jerome Hall (dalam Jay A. Sigler, Understanding Criminal  Law (Boston Toronto, Little, Brown & Company, 1981), hal. 269 : “improvement  of the criminal law should be  a  permanent ongoing enterprise”.

[3] Misalnya “Pembaharuan Hukum Pidana”, masuk Kurnas S2 Hk Pidana; “Pembaharuan Hukum Nasional” dimasukkan/diintegrasikan ke dalam kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP, baru pada tahun akademik 2008-2009.

[4] Dapat dilihat dalam http://www.bphn.go.id/index.php?action=public&id=2008042815080192 atau dalam Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008, h. 140.

[5] Pertanyaan/masalah yang dapat dimunculkan, antara lain : Apakah yang dimaksud dengan SHN dan apa ruang lingkupnya?; Apa dan bagaimana SHN-Pancasila itu? Apa pengertian (makna/hakikat) ”pemba-ngunan” dan ”apa ruang lingkup Pembaharuan/Pembangunan SHN”? Apakah pembangunan/ pembaharuan SHN hanya melalui badan legislatif? Seberapa jauh peran/fungsi badan peradilan dalam pemba-ngunan/pembaharuan SHN? Apa masalah yg pernah dibicarakan/dibahas dalam Seminar Hk Nasional selama ini, apa hasilnya, dan seberapa jauh sudah terwujud? Apa yang seharusnya didahulukan/ diutamakan? (atau berawal dari apa Pembaharuan/BANGKUMNAS?); Apa ide dasar/konsep/asas/ landasan konsepsional yang harus dibangun?; Bagaimana rancang bangun atau “RENSTRA” (Rencana Strategis) pembangunan SHN? Bagaimana SHN itu dibangun? Pendekatan apa/bagaimana yang sebaiknya ditempuh? Bagaimana mengimplementasikan ide-ide/nilai-nilai dasar nasional ke dalam SHN? Apa makna hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila? Bagaimana implementasi nilai-nilai PS dalam penyusunan Asas-asas hukum nasional? Bgmn SHN yg berorientasi pada nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, dan nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, dan keadilan sosial)? Bgmn “mekanisme” (alur) penyusunan BANGKUMNAS?; Dimana dan bagaimana, posisi dan peran PTH  dan IHN (Ilmu Hk. Nasional) dalam BANGKUMNAS? IHN bagaimana yang seyogyanya dibangun? Apa makna “supremasi hk” dan bgmn membangun hk (supremasi hk) dlm konteks BANGKUMNAS? Bagaimana posisi hukum/nilai-nilai yang hidup dalam SHN?  Dst.

[6] Lihat antara lain pernyataan sbb. : (1) Smnr H. Nas. Ke-I : “Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah Pancasila”; (2) Smnr H. Nas. Ke-II: “UUD 1945 hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Berhubung dengan itu diperlukan konsepsi pelaksanaan Pancasila dalam segala bidang kehidupan (politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya)”; (3) Smnr H. Nas. Ke-III : “Dasar Pembinaan Hukum Nasional adalah Pancasila”; (4) Smnr H. Nas. Ke-IV : “Pancasila yang mengandung nilai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia merupakan dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan penunjuk arah perkembangannya dengan sistem yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan”; (5) Smnr H. Nas. Ke-V : “pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; (6) Smnr H. Nas. VI : “Sistem hukum Nasional yang juga merupakan system Hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan”; (7) Konvensi H. Nas. 2008 : “di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan  UUD 1945 dan seluruh batang tubuhnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara”.

[7] Lihat buku Mr. drs. J.J. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 162.

[8] http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp

[9] Lihat Moeljatno, kuliah umum UII Yogyakarta, 12 September 1963.

[10] O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.

[11] Prof. Mr. Paul Scholten, De Structuur der Rechtswetenschap, dialihbahasakan oleh Prof. Dr. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, h. 22

[12] Karena dalam tuntunan Tuhan a.l. dinyatakan : An-Nisaa’:58 : apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dgn. adil; An-Nisaa’:135 : jadilah kamu orang yg benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu;  janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan; Al-Maidah:8 – janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil; Asy-Syuura:15 - perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yg tidak seagama;

[13] Habib-Ur-Rahman Khan, Prevention of Crime -  It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal, Makalah Workshop pada “the 33rd Training Course” 1973, UNAFEI, No. 6/1973, halaman 127. Terjemahan bebas : “Orang-orang sibuk melakukan penelitian, seminar, konferensi internasional, dan menulis berbagai buku, untuk berusaha memahami kejahatan beserta sebab-sebabnya, untuk dapat mengendalikan/menanggulanginya. Namun hasilnya bertentangan. Kejahatan berjalan/meningkat terus”.

[14] Ibid., h. 132-133; diterjemahkan bebas : “Saya menyarankan/berpendapat, bahwa seperti halnya perhatian/pandangan abad 19 yang telah beralih dari “perbuatan” ke “orang”, yaitu dari “kejahatan” ke sipembuatnya yaitu “penjahat”, maka seharusnya kita melangkah lebih lanjut dan memusatkan perhatian kita, tidak pada penjahat tetapi kepada sipembuatnya yaitu “masyarakat”.

[15] Antara lain sering dijumpai dalam dokumen kongres PBB statement sbb. : “Crime  prevention strategies should be based  upon  the elimination of causes and conditions giving rise to crime“; “The  basic  crime prevention strategy must  consist  in eliminating the causes and conditions that breed crime“;

[16] Lihat antara lain, Deborah Macfarlane, Victim-Offender Mediation in France , http://www. Mediation conference.com.au/2006_Papers/Deborah%20Macfarlane%20-%20VICTIM%20OFFENDER %20MEDIATION%20 IN%20 FRANCE1.doc ; Christa Pelikan. On Restorative Justice, www. restorativejustice.org/resources/docs/pelikan; Dieter Rössner, Mediation as a Basic Element of Crime Control: Theoretical and Empirical Comments, wings.buffalo.edu/ law/bclc/bclrarticles/3(1)/roessner.pdf ; Tony Peters, in colla-boration with Ivo Aertsen, Katrien Lauwaert and Luc Robert : From Community Sanctions To Restorative Justice, The Belgian Example, www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/ no61/ ch12. pdf

[17] Yang juga tersimpul dari pandangan Prof. Dr. Hamidjojo dan Prof. van Hamel.

[18] Harun Yahya, Biomimetika: Mengambil Ilham Dari Desain Makhluk Hidup, http://www.harunyahya. com/ indo/artikel/071.htm,

[19] Antara lain Isaac Newton (ahli matematika) menyatakan ilmu Tuhan itu sebagai “Perancangan yg bijak dan luar biasa; F. Heeren (ahli matematika) menyatakan bahwa “alam dibuat dg kecermatan tertinggi”; Henry Margenau dan  Roy Abraham Vargesse (ahli astronomi) menyatakan, dalam ciptaan alam ada Penyelarasan cermat dalam “hukum kerumitan”; San Fransisco Chronicle menyebutnya dengan istilah “kecerdasan mahahebat”. Berbagai statement ilmiah itu cocok dgn. bahasa/ungkapan religius dalam Al-Q, srt. Al-Furqon : 2 : “Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya”. – (Sbr.: disarikan dari vcd Harun Yahya, Kemilau Jagat Raya).